LOSARIPOST.com, MAKASSAR — Polemik lahan hibah untuk pembangunan YON TP 872 Andi Djemma di Dusun Landonga, Desa Rampoang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, kembali menghangat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (11/12/2025). 

Rapat ini menindaklanjuti surat Pimpinan DPRD Luwu Utara terkait kejelasan lokasi lahan hibah yang selama ini menjadi sumber konflik antara warga dan pihak TNI.

Perwakilan Kodam XIV Hasanuddin, Kolonel Infanteri Abi Kusnianto, menyampaikan sejumlah klarifikasi terkait proses hibah, gesekan di lapangan, hingga alasan pembangunan tetap dilakukan meski terjadi penolakan masyarakat. 

Ia menegaskan bahwa pihak Kodam hanya menjalankan perintah negara berdasarkan keputusan pemerintah provinsi yang telah menetapkan lokasi hibah.

“Induk kiri salah, induk kanan salah. Saya sendiri bingung, saya ini sebenarnya orang mana. Lahir di Sumatera, bertugas di NTB, Aceh, Papua, sampai di Makassar. Semua demi kepentingan negara,” katanya dalam RDP.

Terkait proses hibah, Abi menyebut seluruh tahapannya sudah dilakukan sesuai prosedur. Meski ada penyangkalan dari sebagian warga, pihaknya menjadikan hal itu sebagai masukan untuk pembenahan.

“Awal kami sampaikan disetujui. Walaupun ada penyangkalan, itu bahan masukan buat kita semua,” ujarnya.

Namun, Abi menegaskan bahwa pencarian “kambing hitam” tidak akan menyelesaikan persoalan. “Kalau kita mencari kambing hitam tidak selesai-selesai, karena kambing itu juga ada yang putih, ada yang warna lain,” katanya.

Ia juga mengungkapkan situasi yang dihadapi personel TNI di lapangan, terutama saat terjadi aksi penolakan warga, termasuk ibu-ibu yang disebut sering memprotes langsung.

“Di sana hampir setiap hari diomelin ibu-ibu… ditunjuk-tunjuk, didorong-dorong, dicaci maki. Tapi seperti yang disampaikan BPN, kami hadapi dengan senyuman,” tuturnya.

Menanggapi isu pemukulan yang sempat mencuat, Abi memberikan klarifikasi. “Mohon maaf, yang melakukan itu bukan adik-adik taruna baru. Senior, Pak. Aksi pasti ada reaksi. Itu hukum fisika,” ujarnya.

Mengenai rekomendasi DPRD, Kodam menekankan pentingnya percepatan keputusan agar tidak menghambat proses pembangunan, terutama karena anggaran tahun 2025 harus terserap tepat waktu.

“Tentara itu tegak lurus. Perintah A A, B B. Kami diperintahkan segera membangun, dan dibatasi waktu. Jika 2025 belum ada penyerapan anggaran, itu masalah besar bagi institusi,” jelasnya.

Abi mengakui bahwa konflik persepsi terkait legalitas lahan membuat masyarakat merasa dizalimi, sementara TNI juga merasa terhambat dalam menjalankan tugas negara.

“Masyarakat merasa lahannya tergusur, kami pun merasa terzolimi. Kami mau bantu rakyat, mau memperbesar gelar personel, tapi justru menghadapi permasalahan,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa TNI tidak memusuhi masyarakat. “Kami yakinkan, pasukan kami tidak akan menyakiti rakyat dan tidak akan bertindak di luar perintah,” ujarnya.

Kodam juga menjelaskan alasan terjadinya clearing lahan seluas 10 hektar yang dipersoalkan warga. Menurut Abi, awalnya penentuan titik pembangunan telah ditetapkan, namun di lapangan warga meminta pergeseran lokasi karena faktor teknis.

“Saat mau membangun, masyarakat bilang, ‘Pak, ini sulit dibangun. Banyak pohon. Bangunkan di sebelah.’ Ternyata sebelah itu bukan titik hibah. Pemda bilang salah clearing. Karena dikejar waktu, kami sangat terpaksa mengamankan 10 hektar untuk tahap pertama,” jelasnya.

Ia juga menggambarkan kondisi personel yang menjalani pendidikan di lokasi sementara, yang menurutnya jauh dari ideal.

“Pasukan kami ini kasihan. Satu ruangan yang harusnya untuk 4 orang, diisi 15 sampai 20 orang. Di sana ada 655 orang. Kamar mandi kapasitas 20 orang dipakai ratusan. Tapi ya namanya panggilan alam, tidak bisa diatur,” ungkapnya.

Abi menegaskan komitmen Kodam mengikuti hasil rekomendasi DPRD, sepanjang keputusan tersebut disampaikan dengan cepat dan tidak menghambat pembangunan yang sudah direncanakan.

“Kami akan mendukung rekomendasi RDP ini. Tapi harapannya, jangan sampai menghambat pihak lain. Kami sudah siap membangun,” tutupnya.