LOSARIPOST.com - Krisis daya tampung SMP negeri di Kota Makassar menjadi perhatian serius.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mengusulkan pemerintah kota menyiapkan skema subsidi bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dengan membiayai pendidikan mereka di sekolah swasta menggunakan anggaran daerah.

Anggota Pansus LKPJ Wali Kota Makassar 2025 dari Fraksi PKS, Azwar Rasmin, menilai persoalan kekurangan ruang kelas seharusnya tidak terus berulang setiap tahun, mengingat kapasitas fiskal daerah dinilai cukup besar untuk menghadirkan solusi konkret.

“Tidak boleh lagi ada anak-anak warga Kota Makassar yang tidak sekolah hanya karena tidak bisa tertampung di SMP negeri gratis. APBD kita besar, harusnya ini bisa dipikirkan bersama,” kata Azwar.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang diperolehnya dalam pembahasan LKPJ, jumlah lulusan SD di Makassar mencapai sekitar 18 ribu siswa, sementara daya tampung SMP negeri hanya berada di kisaran 13 ribu kursi. 

Kondisi itu membuat lebih dari 5 ribu siswa berpotensi tidak tertampung.

Menurut Azwar, Pemkot Makassar perlu segera mengambil langkah darurat, termasuk membuka opsi menyewa gedung tambahan untuk kegiatan belajar mengajar atau menanggung biaya pendidikan siswa di sekolah swasta.

“Kalau memang daya tampung sekolah kita tidak mampu, harusnya ada solusi cepat. Bisa sewa tempat atau sekolahkan di swasta tapi dibayarkan oleh pemerintah. Di daerah lain model seperti ini sudah ada,” ujarnya.

Azwar mencontohkan skema subsidi pendidikan di DKI Jakarta yang memungkinkan siswa tetap bersekolah tanpa biaya meski belajar di sekolah swasta karena ditanggung pemerintah daerah.

Ia juga menyoroti ironi langkah Pemkot yang membentuk satuan tugas penanganan anak tidak sekolah, sementara persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri masih terjadi.

“Satgas itu bagus, kita berprasangka baik. Tapi jangan di satu sisi menarik anak kembali sekolah, sementara di sisi lain kursinya tidak ada. Orang mau sekolah itu harus dipermudah, bukan dipersulit,” tegasnya.

Azwar mendesak pemerintah kota segera mengambil kebijakan strategis karena proses penerimaan siswa baru telah berjalan. 

Menurutnya, dibutuhkan keberanian eksekutif untuk mengambil diskresi demi memastikan seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan akses pendidikan.

“Pendidikan ini urusan mendasar. Jangan sampai ada anak Makassar gagal sekolah hanya karena pemerintah terlambat cari solusi,” tutupnya.