LOSARIPOST.com — Polemik penggunaan anggaran daerah untuk Makassar Half Marathon (MHM) 2026 memanas setelah DPRD Makassar menyoroti besarnya dana APBD yang dialokasikan di tengah masih adanya persoalan mendesak pada sektor pendidikan dan kesehatan. 

Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Makassar Syamsul Bahri menegaskan anggaran yang digunakan telah dipangkas signifikan dan tidak sebesar yang dipersepsikan.

Syamsul meluruskan angka anggaran yang ramai dipersoalkan. Menurutnya, alokasi final untuk event olahraga tahunan itu berada di kisaran Rp2,2 miliar, bukan Rp2,5 miliar seperti yang berkembang.

“Awalnya usulan di proposal mencapai Rp9,9 miliar, lalu dipangkas dalam RKPD perubahan menjadi sekitar Rp2,8 miliar. Setelah saya evaluasi kembali, turun lagi hingga posisi final sekitar Rp2,2 miliar,” ujar Syamsul, Sabtu 9 Mei 2026.

Ia menepis anggapan bahwa seluruh dana tersebut hanya digunakan untuk pelaksanaan lomba sehari. Menurutnya, pembiayaan mencakup keseluruhan rangkaian kegiatan sejak masa persiapan hingga hari pelaksanaan.

“Bukan hanya race day. Ada hadiah lomba, operasional selama masa pra-event, konsumsi, dukungan volunteer, sampai kebutuhan teknis produksi,” katanya.

Syamsul menyebut hadiah untuk para pemenang saja mencapai sekitar Rp500 juta, termasuk untuk sejumlah kategori lomba. Selain itu, tahapan persiapan berlangsung hingga 16 pekan sebelum event utama digelar.

Ia juga menegaskan sejak awal telah meminta kejelasan soal pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah dan pihak penyelenggara, termasuk kontribusi dari sponsor maupun pendapatan registrasi peserta.

“Harus dipisahkan dengan jelas mana yang dibiayai APBD dan mana yang menjadi tanggung jawab penyelenggara. Itu penting supaya tidak menimbulkan persepsi yang keliru,” tegasnya.

Di sisi lain, kritik DPRD tetap menguat. Anggota Pansus LKPJ DPRD Makassar Azwar Rasmin menilai penggunaan dana publik untuk event olahraga harus ditimbang dengan kebutuhan layanan dasar masyarakat yang masih mendesak.

Menurut Azwar, kegiatan seperti MHM tetap memiliki nilai promosi bagi kota, tetapi penggunaan APBD dalam jumlah besar patut dievaluasi, terlebih ketika event tersebut juga memiliki dukungan sponsor dan pemasukan dari biaya pendaftaran peserta.

“Kalau sudah ada sponsor dan pemasukan registrasi, mestinya pemerintah cukup memfasilitasi. Jangan sampai APBD tetap menanggung porsi besar sementara kebutuhan dasar masyarakat masih banyak,” kata Azwar.

Ia memastikan persoalan tersebut akan menjadi catatan dalam rekomendasi akhir Pansus LKPJ sebagai bahan evaluasi kebijakan Pemkot Makassar ke depan.