LOSARIPOST.com — Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah KH Ahmad Zaki Fuad atau Gus Zaki meminta seluruh dinamika menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama tetap berjalan sesuai mekanisme organisasi.

Ia mengingatkan agar isu mengenai pasangan calon Ketua Umum PBNU dan Rais Aam tidak berkembang menjadi upaya mengunci konfigurasi kepemimpinan sebelum Muktamar digelar.

Menurut Gus Zaki, Muktamar merupakan ruang tertinggi bagi warga NU untuk menentukan arah organisasi. Karena itu, keputusan mengenai kepemimpinan harus diserahkan kepada peserta Muktamar melalui mekanisme yang berlaku.

“Muktamar adalah forum tertinggi organisasi. Karena itu, pilihan kepemimpinan NU harus lahir dari mekanisme organisasi dan aspirasi peserta Muktamar,” ujar Gus Zaki dalam keterangannya, Kamis 20 Agustus 2026.

Gus Zaki sekaligus meluruskan isu mengenai pencalonan KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin sebagai calon Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan, pencalonan Gus Rozin tidak disertai paket dengan kandidat Rais Aam tertentu.

Menurut dia, aktivitas Gus Rozin mendatangi sejumlah PWNU, PCNU, pesantren dan para kiai merupakan bagian dari proses silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi dari daerah.

“Gus Rozin tidak ada paket dengan calon Rais Aam mana pun. Beliau telah lama berkhidmah dan berproses dalam organisasi NU,” katanya.

Gus Zaki menilai pertemuan seorang kandidat dengan struktur NU di berbagai daerah tidak semestinya langsung dimaknai sebagai pembentukan koalisi atau paket kepemimpinan.

Silaturahmi, kata dia, merupakan bagian dari tradisi NU yang memungkinkan kader mendengar langsung persoalan serta aspirasi warga dan pengurus di daerah.

“Jangan setiap pertemuan dengan pengurus NU kemudian diterjemahkan sebagai paket politik. Silaturahmi itu bagian dari tradisi organisasi NU,” ujarnya.

Gus Zaki berpandangan, perdebatan mengenai siapa berpasangan dengan siapa justru berisiko menggeser pembahasan yang lebih penting dalam Muktamar.

Menurutnya, perhatian seharusnya diarahkan pada gagasan, rekam jejak, kebutuhan organisasi dan aspirasi peserta Muktamar.

“Kita jangan terjebak pada politik paket. Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang berhak menentukan masa depan NU. Jawabannya adalah organisasi melalui mekanisme Muktamar,” tegasnya.

Ia meminta seluruh pihak tidak mendahului keputusan forum Muktamar. Konfigurasi Ketua Umum, Rais Aam maupun struktur kepemimpinan lainnya, menurut Gus Zaki, harus dibiarkan berkembang melalui proses organisasi.

“Jangan mendahului Muktamar. Biarkan peserta Muktamar menjalankan mandatnya sesuai aturan organisasi dan aspirasi yang berkembang,” katanya.

Gus Zaki juga meminta pencalonan Gus Rozin tidak semata-mata dilihat dari siapa yang disebut berada di belakangnya.

Ia menilai rekam jejak pengabdian dan proses organisasi yang dijalani Gus Rozin lebih penting untuk menjadi bahan pertimbangan.

Menurutnya, kunjungan Gus Rozin ke berbagai daerah merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi dengan para kiai dan pengurus NU sekaligus menyampaikan gagasan mengenai masa depan organisasi.

“Gus Rozin adalah kader NU yang mencalonkan diri melalui proses organisasi. Yang menentukan adalah Muktamar, bukan label dukungan dari luar,” ujarnya.

Ia menilai cara pandang tersebut dapat menjaga dinamika pencalonan tetap sehat dan menghindarkan Muktamar dari pertarungan yang hanya berpusat pada figur atau kelompok pendukung.

Di sisi lain, Gus Zaki menegaskan hubungan NU dengan pemerintah tetap harus dibangun sebagai kemitraan strategis dalam kehidupan kebangsaan.

Namun, kerja sama tersebut tidak boleh dimaknai sebagai keterlibatan pemerintah dalam menentukan kepemimpinan internal NU.

“Pemerintah adalah mitra strategis NU dalam kehidupan kebangsaan. Tetapi pilihan kepemimpinan NU adalah urusan internal organisasi,” jelasnya.

Menurut Gus Zaki, NU dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat, sembari tetap menjaga independensi organisasi dalam menentukan pemimpin dan arah perjuangannya.

“NU harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun bangsa. Tetapi NU juga harus berdaulat dalam menentukan siapa yang memimpin organisasi dan ke mana arah organisasi dibawa,” katanya.

Gus Zaki berharap Muktamar ke-35 tidak berubah menjadi arena pertarungan antarfigur maupun kelompok. Ia ingin forum tersebut benar-benar menjadi tempat bertemunya aspirasi dari berbagai daerah untuk menentukan masa depan NU.

“Kita ingin Muktamar menjadi forum yang berdaulat, bermartabat, dan benar-benar menjadi ruang bagi peserta Muktamar untuk menentukan masa depan NU. Bukan ditentukan oleh paket yang sudah jadi sebelumnya,” ujarnya.

Ia pun mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam dinamika menjelang Muktamar untuk mengedepankan gagasan dan rekam jejak, bukan sekadar membicarakan konfigurasi dukungan.

“Pada akhirnya, bukan soal siapa dipaketkan dengan siapa. Yang paling penting adalah bagaimana NU ke depan semakin mandiri, kuat, bermartabat, dekat dengan jamaah, dan mampu menjalankan khidmahnya bagi umat dan bangsa,” pungkas Gus Zaki.