LOSARIPOST.com – Pemerintah Kota Makassar mempercepat pendataan warga melalui platform Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.

Hingga 11 Agustus 2026, sebanyak 50.088 Kepala Keluarga (KK) telah masuk dalam pendataan atau mencapai 11,41 persen dari total sasaran.

Percepatan tersebut dilakukan untuk membangun basis data sosial ekonomi masyarakat yang lebih akurat sehingga penyaluran bantuan sosial ke depan dapat semakin tepat sasaran.

Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Djufrie mengatakan, peningkatan capaian terjadi setelah pemerintah mengerahkan ribuan aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai perangkat daerah sebagai Agen Perlinsos.

"Progres Perlinsos sudah mengalami peningkatan signifikan. Agen turun ke lapangan per kecamatan. Agen kita semuanya ASN dari berbagai SKPD yang ada di kecamatan," ujar Andi Bukti, Rabu 12 Agustus 2026.

Makassar menjadi salah satu dari 48 daerah yang ditetapkan sebagai pilot project nasional dalam penerapan digitalisasi perlindungan sosial. Karena itu, Pemkot Makassar berupaya memanfaatkan masa uji coba tersebut untuk mempercepat pemutakhiran data masyarakat.

Andi Bukti menyebut perkembangan saat ini jauh lebih baik dibandingkan kondisi pada awal Agustus. Ketika pendataan baru dimulai, Makassar masih berada di jajaran daerah dengan capaian terendah, yakni sekitar 0,1 persen atau baru sekitar 1.000 KK.

Setelah dilakukan evaluasi dan penambahan personel di lapangan, jumlah warga yang berhasil didata meningkat signifikan.

"Data itu per tanggal 11 kemarin, dan ini masih ada pendataan yang berjalan dan datanya belum masuk. Ini sudah menjadi progres yang menggembirakan," jelasnya.

Secara nasional, pemerintah pusat menetapkan target uji coba pendataan pada kisaran 40 hingga 60 persen. Namun, Pemkot Makassar memasang target lebih tinggi.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau Appi meminta capaian pendataan di Makassar bisa mencapai 70 persen sebelum 31 Agustus 2026.

"Target dari pusat sebenarnya 40 persen sampai 50 persen. Tapi Pak Wali Kota minta target kita di Makassar 70 persen," kata Andi Bukti.

Untuk mengejar target tersebut, Dinas Sosial menyiapkan sekitar 5.000 Agen Perlinsos yang berasal dari ASN berbagai SKPD. Pengerahan dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah kecamatan dan sesi pendataan.

Sekitar 2.000 agen telah diturunkan dalam tahap sebelumnya untuk melakukan pendataan di lima kecamatan. Selanjutnya, agen dari perangkat daerah lainnya akan bergantian melanjutkan pekerjaan tersebut.

"Yang baru turun kemarin sekitar 2.000 orang karena masih menyasar lima kecamatan secara bertahap. Besok dan seterusnya, akan mulai lagi lima kecamatan yang baru dengan agen berbeda dari SKPD lain yang belum bertugas," ungkapnya.

Sistem kerja lapangan dibagi dalam empat sesi. Masing-masing sesi berlangsung selama tiga hari sehingga pengerahan petugas dapat dilakukan secara bergantian.

Pada sesi awal, pendataan dilakukan di Kecamatan Panakkukang, Tamalanrea, Ujung Pandang, Mariso, dan Manggala.

Tahap berikutnya menyasar Mamajang, Bontoala, Wajo, Tamalate, dan Sangkarrang. Sementara kecamatan lain seperti Biringkanaya, Tallo, Makassar, Ujung Tanah dan wilayah lainnya akan mendapat giliran pada sesi berikutnya.

"Jadi ada empat sesi, masing-masing sesi mencakup beberapa kecamatan," jelas Andi Bukti.

Total terdapat sekitar 426.000 KK yang menjadi sasaran pendataan Perlinsos Digital di Kota Makassar. Menurut Andi Bukti, percepatan tidak hanya ditujukan untuk mengejar persentase, tetapi memastikan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi warga benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan.

"Total target data kita ada 426.000 KK yang mau didata, percepatan pendataan bukan semata mengejar angka persentase, tetapi juga memastikan warga yang menjadi sasaran benar-benar terdata dengan baik," tuturnya.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial masih menghadapi kendala terkait ketersediaan dan komitmen agen dari sejumlah SKPD. Kekurangan personel di lapangan kemudian harus ditutupi oleh jajaran Dinsos agar proses pendataan tidak terhenti.

"Kami di Dinsos yang harus turun tangan menutupinya. Itu salah satu kendala di lapangan," ujarnya.

Pemkot Makassar juga menyiapkan skema lanjutan untuk memastikan tidak ada warga yang terlewat. Setelah pengerahan agen dari SKPD berakhir, RT dan RW akan dilibatkan untuk melakukan penyisiran di lingkungan masing-masing.

"Setelah tugas teman-teman agen SKPD ini selesai, jika masih ada warga atau masyarakat yang belum terdata, kita akan menjadikan RT/RW sebagai agen. Merekalah yang nanti menyisir warga di wilayahnya yang belum terdata," terangnya.

Pelibatan RT dan RW dinilai penting karena mereka memiliki pengetahuan lebih dekat mengenai kondisi warga di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, data yang masuk ke sistem diharapkan semakin sesuai dengan kondisi faktual masyarakat.

Perlinsos Digital juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pendaftaran maupun menyampaikan pengaduan terkait data sosial. Sistem tersebut diharapkan mempermudah proses pemutakhiran data sekaligus mengurangi risiko penerima bantuan yang tidak sesuai sasaran.

Andi Bukti optimistis capaian pendataan akan terus meningkat hingga penghujung Agustus. Dinsos bersama perangkat daerah akan mengoptimalkan pengerahan agen serta memperkuat koordinasi dengan kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW.

"Target kita sekarang bagaimana terus menggenjot pendataan. Harapannya sebelum tanggal 31 Agustus bisa mencapai 70 persen," pungkasnya.