LOSARIPOST.com – Pemerintah Kota Makassar memperluas upaya penemuan kasus Tuberkulosis (TBC) dengan melakukan tracing secara serentak di 339 titik.

Langkah tersebut diintegrasikan dengan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk mempercepat deteksi sekaligus memutus rantai penularan di tengah masyarakat.

Gerakan tracing tersebut secara resmi diluncurkan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Kantor Kelurahan Antang, Jalan Antang Raya, Selasa 11 Agustus 2026.

Munafri mengatakan, pelaksanaan tracing tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan penderita. Lebih dari itu, program tersebut harus memastikan warga yang terindikasi segera memperoleh pemeriksaan dan penanganan sehingga risiko penularan dapat ditekan.

"Gerakan ini tidak sekadar mengejar temuan kasus, tetapi menjadi strategi untuk mendeteksi TBC, memastikan warga yang terindikasi segera mendapat penanganan, sekaligus mencegah penyakit di lingkungan," ujar Munafri.

Ia menyebut setiap titik tracing akan menyasar 100 warga. Dengan demikian, program yang berlangsung secara serentak tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan skrining TBC hingga ke lingkungan masyarakat.

"Semua ini akan kita lakukan serentak di 339 titik yang ada di Kota Makassar. Di setiap titik itu ada 100 yang akan ditracing," katanya.

Menurut Munafri, persoalan TBC di Makassar membutuhkan penanganan lebih serius lantaran angka kasusnya masih tergolong tinggi dibandingkan sejumlah daerah lainnya.

Mobilitas penduduk dan kepadatan permukiman menjadi faktor yang membuat upaya pencegahan dan penemuan kasus tidak bisa hanya mengandalkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

"TBC di Kota Makassar ini relatif tinggi dibanding di daerah-daerah lainnya. Maka dari itu, dibutuhkan penanganan ekstra, penanganan yang sangat serius karena penyakit ini bisa menular dengan sangat cepat," tegasnya.

Pemkot Makassar melalui Dinas Kesehatan dan jajaran puskesmas kemudian memperluas penelusuran terhadap warga yang memiliki risiko maupun gejala TBC.

Munafri meminta masyarakat tidak menganggap TBC sebagai penyakit yang memalukan. Menurut dia, keterbukaan warga untuk menjalani pemeriksaan justru menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai penularan.

"Jangan takut dan jangan malu, TBC ini bukan aib, ini penyakit yang bisa disembuhkan. Tapi kalau Bapak-Ibu menyembunyikan penyakitnya, tidak akan pernah terselesaikan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa warga yang terindikasi memiliki gejala tidak perlu langsung menyimpulkan dirinya menderita TBC. Pemeriksaan oleh tenaga kesehatan tetap diperlukan untuk memastikan kondisi tersebut.

Karena itu, masyarakat diminta segera mendatangi puskesmas apabila mengalami gejala yang mengarah pada TBC.

"Kalau ada gejala-gejala itu langsung datang secepatnya ke puskesmas untuk bisa dicek dengan baik," kata Munafri.

Program tracing tersebut direncanakan berjalan selama beberapa bulan, mulai Agustus hingga November 2026. Pelaksanaannya akan melibatkan unsur pemerintah hingga tingkat kewilayahan.

Munafri meminta camat, lurah, RT dan RW ikut aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan TBC.

"Terkhusus pada pak camat, pak lurah, sosialisasi ini sangat penting untuk ada di wilayahnya, termasuk Bapak RT/RW," tuturnya.

"Untuk menurunkan ini, dibutuhkan effort, dibutuhkan sosialisasi yang masif ke tengah-tengah masyarakat," lanjutnya.

Ia menilai perangkat kewilayahan memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, warga yang berisiko dapat lebih cepat ditemukan dan diarahkan memperoleh pemeriksaan.

Munafri juga menilai perkembangan teknologi kesehatan dapat membantu mempercepat proses deteksi. Pemeriksaan tidak lagi hanya mengandalkan metode konvensional, tetapi dapat menggunakan teknologi pemeriksaan lain sesuai kebutuhan medis.

"Dengan kemajuan teknologi dan kesiapan para petugas medis yang kita miliki, insyaallah ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dulu kan diambil dahaknya, sekarang sisa dirontgen," ujarnya.

Ia memastikan seluruh rangkaian tracing dan pemeriksaan dalam program tersebut tidak dipungut biaya.

"Seluruh kegiatan ini dilaksanakan tanpa dipungut biaya satu peser pun," tegasnya.

Munafri meminta petugas di lapangan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga memberikan edukasi untuk mencegah munculnya stigma terhadap penderita TBC.

Menurutnya, rasa takut dan malu dapat membuat masyarakat memilih menyembunyikan kondisi kesehatannya sehingga justru memperbesar potensi penularan.

"Ini bukan hanya kegiatan seremonial yang kita kumpul pagi-pagi di sini, tapi ini harus menjadi tonggak dari bagaimana keseriusan pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan seluruh elemen yang dimiliki untuk membasmi yang namanya TBC di kota ini," tukasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar dr Nursaidah Sirajuddin mengungkapkan, perluasan tracing dilakukan karena masih terdapat sejumlah indikator penanganan TBC yang perlu diperkuat.

Salah satu persoalan terbesar berada pada cakupan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi kontak serumah.

Hingga evaluasi program 2026, TPT baru diberikan kepada 516 orang dari target 72.240 kontak serumah. Capaian tersebut baru sekitar 0,71 persen.

"Yang menjadi kendala di Kota Makassar yang sangat rendah adalah cakupan pemberian TPT atau terapi pencegahan tuberkulosis kontak serumah," ujar Nursaidah.

Menurutnya, kontak serumah menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian karena memiliki risiko lebih tinggi terpapar TBC dari anggota keluarga yang telah terdiagnosis.

Di sisi lain, penemuan terduga TBC juga belum mencapai target. Dari target 48.763 orang pada 2026, sebanyak 27.851 orang telah ditemukan atau sekitar 57,11 persen.

"Capaian 57,11 persen menunjukkan bahwa upaya penemuan aktif atau active case finding maupun pasif sudah berjalan," katanya.

Namun, masih ada sekitar 42,89 persen target terduga TBC yang belum masuk dalam sistem skrining kesehatan.

Untuk kasus TBC yang telah terkonfirmasi, target tahun ini mencapai 9.030 kasus. Hingga evaluasi berjalan, realisasi penemuan tercatat 5.556 kasus atau 61,53 persen.

Nursaidah mengatakan capaian tersebut menunjukkan masih diperlukan penguatan skrining dan penelusuran kontak agar kasus yang belum terdeteksi dapat ditemukan lebih cepat.

"Karena itu, penguatan skrining dan penelusuran kontak menjadi bagian penting untuk mempercepat penemuan kasus sekaligus mencegah terjadinya penularan lebih luas," jelasnya.

Sementara dari sisi keberhasilan pengobatan, Dinkes Makassar mencatat capaian yang lebih baik. Sebanyak 4.578 pasien atau 82,40 persen telah menyelesaikan pengobatan secara adekuat.

Angka tersebut menunjukkan kepatuhan pasien dan kualitas layanan relatif baik, meski masih di bawah standar nasional minimal 90 persen.

Masih terdapat sekitar 978 pasien atau 17,6 persen yang berisiko mengalami putus obat, tetap dalam pengobatan terlalu lama, maupun meninggal dunia.

"Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian melalui penguatan pendampingan selama masa pengobatan," kata Nursaidah.

Untuk meningkatkan capaian tersebut, Dinkes Makassar akan mengubah dan memperkuat strategi investigasi kontak serumah di seluruh puskesmas.

Pelaksanaannya melibatkan kader kesehatan, komunitas, fasilitas pelayanan kesehatan swasta, klinik hingga rumah sakit.

Dinkes juga akan memperkuat edukasi kepada keluarga pasien, terutama untuk mengurangi penolakan terhadap pemberian TPT.

Selain kontak serumah, skrining aktif akan diperluas ke lokasi dan kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi, termasuk kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi, tempat kerja, rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, serta kelompok rentan.

Kelompok dengan kondisi tertentu yang meningkatkan risiko TBC, seperti penderita diabetes melitus dan kelompok dengan HIV, juga menjadi sasaran penguatan skrining.

"Langkah ini, kita harapkan dapat memperluas jangkauan penemuan kasus sehingga semakin banyak kasus dapat ditemukan dan ditangani lebih awal," tuturnya.

Dinkes Makassar juga menyiapkan strategi untuk memperbaiki kepatuhan pasien selama menjalani pengobatan. Salah satunya dengan memperkuat peran Pengawas Menelan Obat (PMO) dan memanfaatkan teknologi komunikasi melalui pengawasan berbasis WhatsApp.

Upaya tersebut ditargetkan mampu meningkatkan keberhasilan pengobatan dari 82,40 persen menuju standar nasional minimal 90 persen.

"Peningkatan retensi pengobatan dilakukan dengan meningkatkan peran pengawas menelan obat atau PMO dan memanfaatkan teknologi seperti pengawasan berbasis aplikasi WhatsApp," pungkasnya.