LOSARIPOST.com – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah meningkatnya tantangan global.

Hal tersebut disampaikan JK saat membuka Rapat Kerja dan Konsolidasi Nasional (Rakerkonas) XXXV Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Hotel Claro Makassar, Senin (3/8/2026).

Menurutnya, kekuatan ekonomi nasional hanya dapat terbangun apabila ketiga unsur tersebut menjalankan perannya secara seimbang.

"Suatu negara yang ingin maju selalu mempunyai tiga hal pokok yang menjadi penunjang ekonomi bangsa. Pertama pemerintah, kedua pengusaha, dan ketiga masyarakat," ujar JK.

Ia menjelaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui regulasi yang baik, pembangunan infrastruktur, serta pelayanan publik yang efektif.

Sementara itu, sektor swasta menjadi motor penggerak ekonomi melalui investasi, pembukaan lapangan kerja, pembangunan industri, hingga kontribusi terhadap penerimaan negara melalui pajak.

"Yang membangun ekonomi adalah para pengusaha, karena pengusaha membuka lapangan pekerjaan, menciptakan industri, mempekerjakan banyak orang, dan membayar pajak," katanya.

JK menegaskan bahwa hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha harus dibangun dalam kemitraan yang saling menguatkan, bukan saling mendominasi.

"Yang penting adalah keseimbangan antara pemerintah dan dunia usaha," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, JK juga mengingatkan bahwa perekonomian nasional tidak terlepas dari pengaruh situasi global. Konflik geopolitik di berbagai kawasan, termasuk Timur Tengah dan Ukraina, dinilai telah memberikan tekanan terhadap harga energi, biaya logistik, hingga aktivitas ekspor Indonesia.

"Pengaruh ekonomi dunia tidak bisa kita hindari. Harga minyak naik, ongkos naik, ekspor bisa turun," ujarnya.

Selain faktor geopolitik, ia juga menyoroti dampak perubahan iklim yang berpotensi mengganggu sektor pertanian. Menurutnya, penurunan produksi akibat fenomena cuaca ekstrem dapat memengaruhi konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

"Perubahan iklim akan menyebabkan hasil pertanian menurun. Akibatnya konsumsi masyarakat juga akan berubah," jelas JK.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar mengelola utang dan defisit anggaran secara hati-hati sehingga ruang fiskal tetap terjaga untuk mendukung pembangunan.

Di sisi lain, JK mendorong pemerintah daerah memaksimalkan potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing wilayah, terutama komoditas unggulan yang memiliki peluang di pasar internasional.

Daerah penghasil kopi, kakao, maupun hasil perikanan dinilai masih memiliki prospek besar untuk meningkatkan devisa melalui ekspor.

"Berikan insentif dan kemudahan kepada komunitas yang melakukan ekspor, sehingga masyarakat mendapatkan pendapatan lebih besar," katanya.

Menurut JK, efektivitas belanja pemerintah juga harus menjadi perhatian. Ia mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran yang terlalu besar dapat memperlambat perputaran ekonomi dan berdampak terhadap aktivitas dunia usaha.

Selain itu, JK menilai hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas. Ia mengingatkan agar kebijakan pengupahan tetap memperhitungkan tingkat inflasi sehingga daya beli pekerja tidak mengalami penurunan.

"Kalau inflasi tidak dimasukkan dalam perhitungan gaji buruh, maka pendapatan riil buruh akan turun. Kalau pendapatan riil turun, produktivitas juga akan menurun," ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, JK mengajak APINDO terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan kalangan pekerja dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Ia optimistis perekonomian Indonesia mampu bertahan karena setiap fase perlambatan selalu diikuti peluang untuk kembali tumbuh.

"Tidak ada ekonomi yang turun terus menerus atau naik terus menerus. Selalu ada siklus. Karena itu yang dibutuhkan adalah daya tahan," pungkas JK.